Sumatera Utara, Karo, Katapublik – Polemik pengelolaan kawasan Gunung Sibayak yang belakangan menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Karo perlu disikapi secara serius dan terbuka oleh pemerintah.
Persoalan penggunaan alat berat berupa ekskavator serta aktivitas motor trail di tengah kebijakan penutupan jalur pendakian untuk pemulihan ekosistem telah menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi pemerintah dalam menjaga kawasan tersebut.
Ketua GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Tanah Karo, Sephian Saputra Sinukaban, dan Ketua GERTAK (Gerakan Pemuda Tanah Karo), Rizky Tarigan, menilai bahwa persoalan Gunung Sibayak tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan teknis pengelolaan pariwisata.
Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut keadilan lingkungan, kepentingan masyarakat lokal, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kekayaan alam daerah.
“Kami tidak menolak pembangunan, tidak menolak pariwisata, dan tidak pula menolak kegiatan masyarakat. Namun, pembangunan tidak boleh berjalan dengan mengorbankan kelestarian alam dan mengabaikan kepentingan rakyat. Gunung Sibayak ini bukan milik segelintir orang atau kelompok tertentu. Gunung Sibayak ini adalah kekayaan alam kita yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat Karo dan generasi mendatang,” ucap Sephian, Ketua GMNI Tanah Karo.
Mereka mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah yang menutup jalur pendakian dengan alasan pemulihan ekosistem, sementara pada waktu yang berdekatan muncul aktivitas penggunaan alat berat dan kegiatan kendaraan bermotor di kawasan tersebut.
Jika penutupan dilakukan demi memulihkan lingkungan, maka pemerintah harus mampu menjelaskan secara terbuka mengapa aktivitas tersebut tetap berlangsung, apa dasar pelaksanaannya, serta bagaimana dampaknya terhadap kondisi lingkungan.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya diminta memahami kebijakan penutupan tanpa diberikan informasi yang jelas.
Masyarakat juga berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab, bagaimana kawasan dikelola, dan apakah seluruh aktivitas yang berlangsung telah memenuhi ketentuan hukum.
Jangan sampai kebijakan konservasi hanya membatasi akses masyarakat kecil, tetapi tidak memberikan kejelasan mengenai aktivitas pihak-pihak lain di dalam kawasan.
Selain persoalan lingkungan, pemerintah juga harus memperhatikan nasib masyarakat sekitar yang menggantungkan penghidupan dari sektor pariwisata Gunung Sibayak. Penutupan kawasan tentu dapat berdampak terhadap pedagang kecil, pemandu wisata, pelaku UMKM, penyedia jasa transportasi, serta masyarakat yang memperoleh penghasilan dari aktivitas wisata.
Karena itu, kebijakan konservasi tidak boleh hanya berbicara tentang penutupan dan pembatasan. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana masyarakat lokal tetap mendapatkan penghidupan yang layak tanpa merusak alam.
“Kami ingin pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, bukan pembangunan yang hanya terlihat megah di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak dirasakan rakyat. Jangan sampai masyarakat kecil kehilangan sumber penghidupan, sementara pengelolaan kawasan justru tidak transparan,” ungkap Rizky Tarigan, Ketua GERTAK.
GMNI Tanah Karo dan GERTAK juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta UPTD Tahura Bukit Barisan untuk membuka informasi secara transparan mengenai:
1. Dasar hukum dan tujuan penggunaan ekskavator di kawasan Gunung Sibayak, termasuk dokumen perencanaan dan kajian teknisnya.
2. Pihak penyelenggara, dasar perizinan, serta mekanisme pengawasan kegiatan motor trail di kawasan tersebut.
3. Kondisi lingkungan sebelum dan sesudah aktivitas penggunaan alat berat dan kendaraan bermotor.
4. Anggaran pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta penataan kawasan Gunung Sibayak.
5. Rencana pemerintah dalam melibatkan masyarakat lokal dan melindungi sumber penghidupan mereka.
Mereka menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan kawasan konservasi maupun peraturan lingkungan hidup, pemerintah harus melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.
“Saya berharap juga kepada semua pemuda di Karo untuk tetap mengawal kasus yang saat ini terjadi di Gunung Sibayak. jangan biarkan segelintir orang merusak alam kita yang kaya ini,” pungkas Rizky mengakhiri perbincangan dengan tim media.
Pada akhirnya, Gunung Sibayak tidak boleh hanya dipandang dari seberapa besar potensi wisata dan keuntungan ekonominya. Ada tanggung jawab moral dan ekologis untuk memastikan bahwa kekayaan alam tersebut tetap terjaga dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Ketua GMNI Tanah Karo dan Ketua GERTAK bersinergi untuk terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial untuk memastikan pengelolaan kekayaan alam daerah berjalan secara transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.













