Katapublik Labuhanbatu, Terkait pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera melalui Diskominfo yang menggelontorkan dana sebesar Rp 300 juta pada lembaga yang terdaftar menuai tanda tanya kalanga Pers di Labuhanbatu. Khususnya Organisasi Pro Jurnalismedia Siber (PJS). Pasalnya, Diskominfo tidak menjelaskan Lembaga yang terdaftar dimaksudkan itu lembaga apa?. Banyak lembaga, pasti ada namanya.
Hal itu dikatakan Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Sumut, Sofyan Siahaan melalui Bendahara DPD PJS Samuel Tampubolon, SH yang berdomisili di Labuhanbatu kepada wartawan.
Samuel menilai, Diskominfo tidak Transparan dalam memberikan Dana hibah tersebut, kemana dan kepada siapa sasaranya. Karena Diskominfo yang sampai saat ini Kami amini adalah wadahnya Wartawan. Rabu (4/9/2024).
Karena itu, PJS menilai, peruntukan dana Hibah yang dilontarkan Diskominfo Labuhanbatu tidak tepat sasaran. Karena tidak diketahui, lembaga apa yang menerima dana hibah tersebut.
Tidak benar itu Dinas Kominfo. Apalagi itu dana dari Anggaran Daerah (APBD) “, ungkap Samuel.
Diberitakan sebelumnya,pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menghibahkan berupa uang sebesar Rp 300 Juta kepada lembaga.
Belanja Hibah itu dilihat wartawan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berjudul “Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
Disitus Sirup itu,juga menuliskan bahwa anggaran yang dihibahkan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Pelaksanaan pekerjaan awal Juli dan akhir September 2024,”Sebagaimana tertulis di LKPP.
Kepala Diskominfo Ahmad Fadly di Konfirmasi Melalui pesan WhatsApp terkait anggaran itu belum bersedia menjawab.
Bahkan ditanya kepada lembaga mana yang diberikan hingga berita ini dikirimkan keredaksi belum belum menjawab.
